Setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan cuti dari pekerjaannya. Namun, di samping hak tersebut, terdapat peraturan cuti karyawan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dan karyawan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa pengelolaan cuti karyawan dilakukan dengan baik, sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan dan kepentingan karyawan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang peraturan cuti karyawan yang berlaku di Indonesia, serta panduan lengkap untuk pengelolaan cuti karyawan di perusahaan Anda.
Pengertian Cuti
Setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi beberapa perubahan pada peraturan ketenagakerjaan seperti aturan PHK dan kontrak kerja. Meskipun demikian, peraturan mengenai cuti masih diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan memberikan waktu istirahat dan cuti kepada karyawannya.
Cuti dapat diartikan sebagai waktu rehat yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, atau bisa juga diajukan oleh pekerja ketika menghadapi kondisi tertentu yang menghalangi mereka untuk bekerja.
Di Indonesia, terdapat beberapa jenis cuti yang dapat digunakan oleh karyawan. Secara umum, jenis cuti ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu cuti berbayar (paid leave) dan cuti tanpa bayaran (unpaid leave). Cuti tanpa bayaran dapat dimanfaatkan ketika kuota cuti berbayar sudah habis namun karyawan memiliki kepentingan sehingga tidak dapat bekerja.
Jenis-Jenis Hak Cuti Karyawan yang ada di Indonesia
Cuti tahunan
Menurut UU Ketenagakerjaan, hak karyawan termasuk dalam cuti tahunan. Jumlah yang diberikan setidaknya 12 hari setelah bekerja selama 12 bulan secara berkelanjutan.
Cuti tahunan mengacu pada waktu istirahat yang dibayar oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
Beberapa perusahaan memiliki aturan yang berbeda dalam memberikan cuti tahunan. Hal ini dapat merujuk pada kebijakan perusahaan. Contohnya, beberapa perusahaan menerapkan pengurangan cuti tahunan selama hari libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, beberapa perusahaan membiarkan karyawan memilih apakah akan mengambil cuti bersama dan dengan itu memotong jumlah cuti tahunan yang tersedia.
Keluasan dalam pengaturan ini, selama mematuhi aturan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat menjadi salah satu keuntungan bagi kandidat terbaik.
Pelaksanaan cuti tahunan dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Cuti Besar
Selain hak cuti tahunan, dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur hak cuti besar atau istirahat yang panjang.
“Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku pada setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.”
Hak ini diberikan pada pekerja di beberapa perusahaan tertentu yang telah diatur oleh Keputusan Menteri.
Cuti Bersama
Cuti bersama awalnya merupakan hari libur khusus untuk pekerja di lembaga pemerintahan, seperti kedutaan, kementerian, dinas, dan badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, saat ini pelaksanaannya tidak terbatas pada lembaga pemerintah saja, banyak perusahaan swasta yang juga melaksanakannya.
Terhadap pelaksanaan cuti bersama selanjutnya diatur dalam peraturan perusahaan. Contohnya, apakah pelaksanaan cuti bersama akan memotong hak cuti tahunan karyawan.
Cuti Haid
Cuti haid adalah salah satu hak istirahat bagi karyawan perempuan yang harus diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Pekerja atau buruh perempuan yang merasakan sakit selama menstruasi dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak harus bekerja pada hari pertama dan kedua saat haid.”
Cuti Hamil dan Melahirkan
Cuti hamil dan melahirkan adalah hak karyawan perempuan yang diberikan selama 6 minggu sebelum melahirkan dan 6 minggu setelah melahirkan. Namun, ada juga yang memilih untuk mengakumulasi cuti tersebut selama 3 bulan (12 minggu).
Sedangkan untuk suami yang mendampingi, saat ini di Indonesia hanya diberikan cuti selama 2 hari.
Cuti Keguguran
Pasal 82 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak cuti bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran.
“Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan.”
Cuti Sakit
Cuti sakit adalah waktu istirahat yang diperlukan oleh pekerja untuk pulih dari kondisi fisiknya.
Ketentuan cuti sakit diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib membayar upah pekerja yang sedang cuti sakit.
Cuti alasan penting
Pada UU Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) dan (4), diatur hak cuti untuk alasan penting yang harus diberikan oleh perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis cuti alasan penting tersebut:
- Pekerja yang menikah: 3 hari
- Pekerja yang menikahkan anak: 2 hari
- Pekerja yang mengkhitankan anak: 2 hari
- Pekerja yang membaptis anak: 2 hari
- Pekerja yang memiliki istri melahirkan atau keguguran: 2 hari
- Pekerja yang suami/istri, orang tua/mertua, anak, atau menantu meninggal dunia: 2 hari
- Pekerja yang anggota keluarga serumah meninggal dunia: 1 hari
Prosedur Pengajuan Cuti Karyawan
Setelah memahami jenis-jenis cuti karyawan yang tersedia, prosedur pengajuan cuti karyawan menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh setiap karyawan. Berikut adalah beberapa langkah yang harus diikuti oleh karyawan dalam pengajuan cuti:
Pengajuan Cuti
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan cuti kepada atasan langsung. Permohonan harus diajukan dalam waktu yang wajar sebelum tanggal cuti dimulai. Dalam hal ini, karyawan harus memberikan alasan yang jelas mengenai alasan dan durasi cuti yang akan diambil.
Persetujuan Cuti
Setelah permohonan cuti diajukan, atasan langsung harus menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Dalam kasus penolakan permohonan cuti, atasan harus memberikan alasan yang jelas mengapa permohonan tersebut ditolak. Jika permohonan cuti disetujui, atasan langsung harus memberikan persetujuan secara tertulis.
Pemberitahuan Cuti
Setelah mendapat persetujuan, karyawan harus memberikan pemberitahuan kepada departemen HR dan rekan kerja mereka tentang tanggal dan durasi cuti mereka. Hal ini sangat penting karena akan memungkinkan departemen HR untuk mengelola jadwal kerja dan tugas karyawan yang lain selama karyawan sedang cuti. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan tepat waktu dan harus dilakukan secara tertulis.
Jika karyawan sakit atau mengalami kondisi darurat yang memerlukan cuti mendadak, karyawan harus memberi tahu atasan mereka dan departemen HR secepat mungkin. Jika karyawan tidak dapat memberikan pemberitahuan, atasan langsung atau tim HR dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut.
Memahami prosedur pengajuan cuti karyawan merupakan salah satu hal penting dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan dan karyawan tetap merasa dihargai. Selain itu, mengikuti prosedur pengajuan cuti yang benar juga dapat membantu karyawan untuk merencanakan liburan mereka secara lebih baik dan membuat mereka merasa lebih tenang saat bekerja.
Penggantian Cuti Karyawan yang Tidak Digunakan
Apabila terjadi situasi di mana karyawan tidak dapat menggunakan cuti mereka dalam periode yang telah ditentukan, terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih untuk menggantikan cuti yang tidak terpakai tersebut.
Salah satu opsi yang tersedia adalah pemindahan cuti ke tahun berikutnya. Namun, opsi ini harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung karyawan.
Selain pemindahan cuti, ada juga opsi lain yaitu pembayaran untuk cuti yang tidak digunakan. Beberapa perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pembayaran untuk cuti yang tidak terpakai, tetapi tentunya hal ini harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
Pentingnya Mengelola Cuti Karyawan dengan Efektif
Mengelola cuti karyawan dengan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan tetap produktif dan sehat secara fisik dan mental. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mengelola cuti karyawan dengan efektif sangat penting:
Mengurangi Penyelewengan Waktu
Karyawan yang tidak menggunakan cuti mereka dengan tepat dapat terus bekerja dalam kondisi kelelahan dan stres. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan waktu yang disia-siakan. Dengan mengelola cuti karyawan dengan efektif, karyawan dapat beristirahat dan pulih, sehingga kinerja mereka dapat meningkat.
Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan
Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Jika karyawan merasa sehat dan bahagia, mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan mempertahankan kinerja yang baik.
Meningkatkan Produktivitas
Karyawan yang menggunakan cuti mereka dengan tepat dapat mengurangi tingkat kelelahan dan stres. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Dengan beristirahat dan pulih, karyawan dapat kembali ke tempat kerja dengan semangat baru dan fokus yang lebih tinggi, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Dalam mengelola cuti karyawan dengan efektif, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut secara efektif kepada karyawan. Selain itu, atasan langsung harus memberikan dukungan dan memberikan contoh yang baik dalam menggunakan cuti mereka dengan tepat. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan mereka tetap produktif dan sehat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
Untuk mempermudah pengaturan cuti karyawan, Anda dapat menggunakan sistem absensi online SmartPresence. Sistem ini memungkinkan pengaturan cuti secara online dan terintegrasi, sehingga dapat menghemat waktu.
Anda dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan cuti dengan mudah melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem tersebut. Hal ini tentunya memudahkan dalam pengajuan dan persetujuan cuti.
Tunggu apalagi, segera daftarkan perusahaan Anda untuk mengikuti demo SmartPresence secara gratis dan rasakan manfaat serta kemudahannya!
