Menghadapi Permasalahan Kedisiplinan PNS

Pemerintah telah mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Di dalam peraturan tersebut telah tertuang beberpa poin penting yang harus ditaati oleh PNS. Dimana peraturan tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Agar lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS
2. Mendorong peningkatan kinerja, perubahan sikap dan prilaku PNS
3. Meningkatkan kedisiplinan PNS
4. Meningkatkan tanggung jawab PNS
5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja

Maksud dari tujuan mengatur kedisiplinan PNS yaitu untuk mewujudakan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good government). Oleh sebab itu PNS sebagai Aparatur Negara dituntut agar bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dalam melaksanakan tugas.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana telah diatur dalam Peraturan pemerintah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajibannya dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

Adapun beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh PNS :

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Menutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk memfasilitasi poin nomer 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebaiknya menyediakan perangkat rekam kehadiran yang efektif dan efisien. Dimana perangkat rekam kehadiran yang dimaksud yaitu berupa perangkat dan sistem aplikasi absensi baik offline ataupun online yang dilengkapi dengan validasi biometrik manusia seperti sidik jari, wajah atau retina mata. Sehingga tujuan dari peraturan kedisiplinan PNS dapat tercapai dan terukur.

Mengingat masih banyak tindakan tidak disiplin dalam hal waktu dan kehadiran yang dilakukan oleh oknum  dari aparatur negara, maka perlunya pengawasan real time, dengan sistem absensi bersifat online dengan laporan yang real time dapat lebih mudah untuk melakukan supervisi, baik yang terlambat, pulang mendahului bahkan yang belum hadir bisa disupervisi langsung.

Secara tidak langsung dengan menggunakan absensi online akan lebih mudah untuk mendapatkan data seperti lama kerja, lama lembur, menit keterlambatan, pulang mendahului, masuk diluar jadwal kerja dari masing-masing pegawa, dilihat dari rekam kehadiran masuk dan keluar setiap hari. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja monitoring kehadiran pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.