Dinas PUPR Kab. Badung! Menggunakan SmartPresence

Dengan sistem kehadiran SmartPresence, Dinas PUPR dapat memanfaatkan rekam absensi dengan
kompatibilats mobile untuk kebutuhan kedinasannya yang lebih banyak berada di lapangan.

Data Instansi

Link Website

 

Akomodasi SmartPresence

DataCapture Siswa : 38 set
Data Pegawai Terdaftar di SP (2/2018) : 359 orang

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung

Dinas PUPR Kab. Badung berlokasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jln. Raya Sempidi, Mangupura, Badung Provinsi Bali.

Penggunaan SmartPresence Untuk

Karena peran dan tanggung jawab yang besar juga dengan peta bentuk demografis yang memanjang dari utara ke selatan. Dengan lokasi Pusat Pemerintahan yang terletak lebih dekat ke utara, ketika mengemban tugas para pegawai dituntut untuk selalu berada pada lokasi di lapangan tepat waktu, untuk itu dibutuhkan sistem kehadiran yang dapat mengakomodasi kegiatan tersebut. Tentunya dengan tetap menampilkan informasi yang valid, baik dari posisi lokasi GPS dan rekam dengan validasi biometrik serta integrasi data yang realtime.

Penerapan SmartPresence

Penerpan SmartPresence di Dinas PUPR Kabupaten Badung. Mulai dari terinstalnya aplikasi perekam data di sebanyak 38 perangkat. Untuk perekam yang terletak di gedung kantor ditempatkan secara KiosK dengan bracket besi dilengkapi dengan kunci pengaman, direkatkan dengan baut ke dinding bangunan. Sedangkan perekam lain pada perangkat yang dibawa oleh beberapa pegawai dengan kebutuhan rekam presensi di lapangan. Untuk jam kerja di kantor berlaku toleransi penanda terlambat 60 menit. Sedangkan rekam absensi lapangan tidak memiliki toleransi penanda terlambat. Rekam absensi di-set pada nilai 80% untuk pengenalan pola wajah sebagai rekam valid. Sedangkan rekam dengan konfirmasi dari nilai 50% – <80%.  Sistem rekam dengan cara standar yaitu, pilih masuk atau keluar, inputkan PIN kemudian proses validasi pengenalan pola wajah.

Untuk penelusuran waktu kehadiran melalui dasbor web dan dasbor mobile, secara jam kerja adalah jam kerja purna waktu. Dengan waktu lembur mulai dihitung setelah 180 menit waktu keluar kantor dari jadwal. menerapkan juga pembatasan hak akses untuk melakukan supervisi pada bagian tertentu. Selain itu juga menerapkan untuk menamapilkan penelusuran waktu kehadiran terlambat di kantor, ditampilkan pada sebuah TV layar lebar sebagai bentuk sanksi sosial karena terlambat tiba di kantor.

Untuk Laporannya menggunakan laporan rekapitulasi per Pegawai, per Tanggal dan Ekspor Laporan Rekapitulasi. Untuk kebutuhan supervisi data kehadiran bulanan dan untuk penerimaan remunerasi pegawai.